Today

Survei LSI, 70,9 Persen Masyarakat Setuju Presiden Terbitkan Perppu KPK

SUKABUMITODAY.CO, Jakarta – Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaksanakan survei opini publik mengenai gerakan mahasiswa dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 4 sampai 5 Oktober 2019. Survei tersebut salah satunya dilakukan guna mengetahui apakah masyarakat menerima atau menolak UU KPK hasil revisi.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 70,9 persen responden sepakat bahwa UU KPK hasil revisi bisa melemahkan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

“Sebanyak 70,9 persen publik yang tahu revisi UU KPK, yakin bahwa UU KPK yang baru melemahkan KPK, dan yang yakin sebaliknya hanya 18 persen,” katanya seperti dikutip dari liputan6.com (6/10/2019).

Djayadi Hanan berpendapat, sebanyak 76,3 persen publik meminta Presiden Jokowi menerbitkan perppu KPK. Kendati demikian, yang menolak perppu KPK hanya 12,9 persen.

“Lebih 3/4 publik yang mengetahui revisi UU KPK, menyatakan setuju Presiden keluarkan perppu. Aspirasi publik menilai UU KPK melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jalan keluarnya adalah mengeluarkan perppu. Dan (perppu) itu kewenangan presiden,” jelasnya.

Responden dalam survei ini ditentukan secara acak dari responden LSI sebelumnya yang jumlahnya 23.760 orang dan memiliki hak pilih.

Perlu diketahui, responden dipilih dengan cara stratified cluster random sampling. Berdasarkan total sebanyak 23.760, LSI lalu memilih responden yang memiliki telepon, dan jumlahnya 17.425.

Dari total yang memiliki telepon tersebut ditentukan secara acak sebanyak 1010 orang. LSI menilai jumlah responden tersebut cukup terdistribusi secara proporsional untuk kategori-kategori demografi utama.

Wawancara Telepon

Ketika survei, responden diwawancarai dengan telepon oleh pewawancara yang sudah dilatih. Adapun margin of error dalam survei tersebit kurang lebih 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Pengamaman pada Pilpres 2019, metode ini dapat diandalkan untuk memperkirakan sikap politik pemilih,” ucap Djayadi.

Dikutip dari viva, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ifdhal Kasim, sebelumnya mengungkapkan bahwa Jokowi tengah meninjau semua pendapat yang masuk. Kemudian, Jokowi baru memutuskan akan menerbitkan Perppu KPK atau tidak.

Sudah Bertemu

Sebelumnya, Jokowi pun telah bertemu dengan beberapa akademisi dan politisi dari partai politik. Meskipun demikian, Ifdhal mengatakan, Kepala Negara masih mempertimbangkan kegentingan dan hal yang memaksa diterbitkannya perppu tersebut.

Kegentingan yang dimaksud dalam aturan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan kekosongan hukum, terdapat hukum tidak baik dan harus diganti.

“Presiden akan memberikan pendapat dari seluruh masukan yang ada itu apakah kewenganan konstitusional presiden ini digunakan atau tidak dalam situasi kegentingan yang disebut memaksa,” tuturnya.

Selain itu, sebelumnya Mantan Ketua MK Mahfud MD mengungkapkan, terdapat tiga pilihan untuk menyikapi UU KPK hasil revisi. Pertama, penijauan ulang legislatif. Kedua, mengajukan uji materi ke MK, dan ketiga dengan cara menerbitkan perppu.

Sementara, para mahasiswa memberi waktu kepada Jokowi guna menerbitkan Perppu KPK hingga batas waktu 14 Oktober 2019 mendatang. Apabila tidak dilakukan, para mahasiswa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dino Ardiansyah. Ia mengatakan bahwa dipastikan mahasiswa akan turun ke jalan dengan massa lebih besar.

“Kalau pun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi,” katanya beberapa waktu lalu.

Diketahui, UU KPK menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan sejumlah masyarakat menolak UU KPK direvisi karena menilai pasal per pasalnya bisa melemahkan kinerja KPK memberantas korupsi.

Akhirnya, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa beberapa hari lalu. Para mahasiswa menuntut agar Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).(ct1/bbs)

Baca Selengkapnya

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: