Today

Iuran BPJS Resmi Naik, Segini Besarannya

SUKABUMITODAY.CO, Jakarta – Presiden Jokowi telah menyetujui iuran BPJS Kesehatan yang naik per 1 Januari 2020. Persetujuan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang ditetapkan dan ditandatangani Jokowi pada, Kamis (24/10/2019).

Dalam kebijakan tersebut, iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja mengalami kenaikan sesuai usulan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sementara itu, iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah berlaku sejak 1 Agustus 2019 lalu. Selain itu, kenaikan iuran tersebut rata-rata mencapai 100 persen.

Besaran Iuran BPJS yang Naik

  • Penerima Bantuan Iuran (PBI): Semula Rp23 ribu per orang per bulan menjadi Rp42 ribu.
  • Kelas I: Semula Rp80 ribu per orang per bulan menjadi Rp160 ribu.
  • Lalu, Kelas II: Semula Rp51 ribu per orang per bulan menjadi Rp110 ribu.
  • Kelas III: Semula Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 42 ribu.

“Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O,” demikian tertulis dalam Perpres Nomor 75 itu.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, menjelaskan solusi utama dalam menyelesaikan defisit adalah menaikkan iuran.

Fachmi menuturkan, defisit dapat melebar hingga Rp77 triliun di 2024 jika tidak ada tindakan sama sekali. Namun, Fachmi optimistis jika kenaikan iuran dilakukan sesuai usulan Menkeu, defisit BPJS Kesehatan dapat teratasi sampai 2024.

“Sampai 2024 enggak ada defisit. 2 tahun pertama berat, setelah itu rapi,” kata Fachmi dikutip Kumparan, Rabu (11/9/2019).

Iuran Tak Mampu Menutupi Biaya Layanan

Sementara itu, dilansir laman resmi BPJS Kesehatan, Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Resiko, Mudiharno mengatakan bahwa iuran saat ini tidak mampu menutupi biaya layanan kesehatan para peserta, maka dari itu iuran BPJS naik.

“Risiko defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) akan semakin membesar. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu layanan kesehatan para peserta saat berobat. Usulan penyesuaian iuran, juga telah memperhitungkan kemampuan masyarakat,dan Pemerintah masih menanggung iuran lebih besar,” ujarnya dalam Media Workshop BPJS Kesehatan di Yogyakarta (23/10/2019)

Mundiharno mengatakan, besaran usulan sesungguhnya masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat. Dengan nilai yang diusulkan saat ini, Pemerintah pun masih mendapat porsi atau andil sebesar 73,63 persen dari total besaran penyesuaian.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp1.500 per hari, hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mall,” ucap Mudiharno.

“Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum. Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang dari Rp5.500 per hari. Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp5.500. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp5.500,’’ imbuhnya.

Masyarakat Miskin Iurannya Ditanggung Pemerintah

Masyarakat miskin dan tidak mampu, lanjut Mudiharno, iurannya ditanggung Pemerintah lewat APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dan dijamin iurannya oleh APBD.

Sementara untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta sampai dengan Rp12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, berdampak menambah iuran sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan suami atau istri dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp.5.400 per jiwa per bulan,” kata Mundiharno.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN. Selain itu, 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.(afs)

Baca Selengkapnya

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: