Today

Buat Faktur Pajak Fiktif, Empat Orang Ini Raup Rp98 Miliar Uang Negara

SUKABUMITODAY.CO – Empat orang tersangka pembuat faktur pajak fiktif, diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat.

Empat tersangka tersebut di antaranya berinisial AAP, AS, AP, dan R. Keempatnya ditangkap karena telah menerbitkan faktur pajak fiktif untuk tiga perusahaan yaitu PT LSE, PT SPJ dan PT PIK. Perusahaan itu diketahui bergerak di bidang niaga penjualan bahan bakar minyak (BBM).

“Mereka merupakan pengusaha yang diduga sengaja membuat perusahaan fiktif. Disertai transaksi dan faktur pajak fiktif,” kata Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan DJP Jawa Barat, Rustana Muhamad, Senin (18/11/2019).

Perbuatan ini dikepalai oleh AS dan AAP yang diketahui merupakan ayah dan anak, yang kemudian dibantu dengan tersangka lain yaitu R (35) dan AP (37). Mereka melakukan aktivitas penerbitan pajak fiktif ini sejak September 2018 sampai Juli 2019.

Pura-pura Membeli BBM

Rustana menyebut, AAP dan AS juga rekan lainnya ini sudah menerbitkan faktur pajak terhadap 3 perusahaan itu. Ketiganya berpura-pura membeli BBM guna mendapatkan fee pajak dari negara.

“Namun, dalam kenyataannya, perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan niaga BBM dari instansi berwenang. Tidak memiliki gudang tangki penampung BBM. Dan, tidak pernah melakukan pembelian stok solar untuk diperjualbelikan. Faktur pajak kemudian diunggah secara elektronik,” tuturnya.

Akibat perubuatan mereka, negara harus mengalami kerugian hingga Rp98 miliar

“Kerugian negara yang sudah ditaksir sekitar Rp98,59 miliar jadi fee yang dikeluarkan negara. Itu yang diambil pelaku pajak ini,” ungkapnya.

Mereka juga diketahui menjual faktur fiktif tersebut, kepada penerbit pajak lain, dengan harga antara 0,5 persen sampai dengan satu persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

Atas perbuatannya mereka akan terancam dijerat pidana dalam pasal 39A huruf a jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana sudah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Junto 64 KUHP untuk tahun pajak 2018 sampai tahun 2019.

“Ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun. Paling lama enam tahun. Serta denda paling sedikit dua kali. Serta, paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.” jelasnya.(ct2/bbs)

Baca Selengkapnya

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: