Pendidikan

50 Persen Dana BOS Bisa Digunakan untuk Gaji Honorer

SUKABUMITODAY.CO – Pemerintah telah mengubah kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020. Kali ini Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menambah batas maksimal upah bagi guru honorer dari BOS menjadi 50 persen.

Sebelumnya Kemendikbud menetapkan batas maksimal penggunaan dana BOS hanya 15 persen untuk upah guru maupun tenaga pendidik di sekolah.

“Restriksi sebelumnya kita sederhanakan. 2020 hanya ada satu limit, yaitu maksimal 50 persen dari dana BOS digunakan untuk biaya honorer. Ini langkah utama Kemdikbud membantu menyejahterakan guru honorer yang layak mendapatkan upah lebih layak.” ujar Nadiem di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Lebih Fleksibel

Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer.

“Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga Kependidikan. Porsinya hingga 50 persen” ujarnya.

Nadiem juga mengatakan, kebijakan ini dilakukan atas masukan para guru non-PNS maupun PNS mengenai upah guru honorer yang kurang layak.

Selain untuk guru honorer batas maksimal inipun dapat digunakan dalam memberikan upah pegawai di institusi pendidikan lainnya, seperti tenaga tata usaha (TU) atau operator administatif.

“Batas 50 persen tersebut, tak wajib dibelanjakan semuanya untuk tenaga honorer. Pasalnya ada sejumlah sekolah yang tak punya banyak tenaga honorer karena jumlah guru PNS yang sudah memadai. Maka itu kewenangan pemakaian anggaran ada di tangan kepala sekolah” ucap Nadiem.

Tidak hanya itu, aturan mengenai batas maksimal penggunaan dana BOS yang mengharuskan 20 persen digunakan untuk peralatan sekolah seperti buku pelajaran. Kali ini akan dicabut dan dibebaskan otonominya kepada sekolah.

Tidak hanya dana BOS sekolah, Nadiem bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengumumkan bahwa penyaluran dana BOS dan dana desa bakal langsung diberikan ke sekolah dan kepala desa.

Sebelumnya, penyaluran dana BOS dan dana desa haruslah melalui pemerintah daerah. Namun saat ini kebijakan tersebut dihapuskan. (ct2/rez)

Diolah dari berbagai sumber | Foto: Tirto

Baca Selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: